Perkuat Kolaborasi, Pemprov Sulbar Sinkronkan Program Kementan dan Daerah
MAMUJU— Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Barat memperkuat sinergi dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah berbasis sektor pertanian dan perkebunan. Hal tersebut mengemuka dalam kunjungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat ke BRMP Sulawesi Barat, Rabu (19/8), untuk membahas sejumlah isu strategis, mulai dari penguatan komoditas kakao, kemandirian pangan dan pengendalian inflasi, hingga percepatan penerapan Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PMAAS).
Pertemuan tersebut dihadiri Asisten II, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tenaga Ahli Gubernur, serta Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah dukungan Bantuan Pemerintah (Banper) untuk komoditas kakao. Berdasarkan data usulan yang telah diverifikasi, kebutuhan peremajaan dan perluasan kakao tersebar di Kabupaten Mamasa, Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar. Dukungan tersebut diharapkan dapat mempercepat peremajaan tanaman, meningkatkan produktivitas dan kualitas kakao, sekaligus memperkuat posisi kakao sebagai salah satu komoditas unggulan yang berkontribusi terhadap perekonomian Sulawesi Barat.
Selain perkebunan, pembahasan juga diarahkan pada penguatan kemandirian pangan regional sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi. Berdasarkan data yang disampaikan Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat, masih terdapat defisit pada sejumlah komoditas pangan strategis, antara lain cabai rawit sekitar 1.259,55 ton, cabai merah 1.958,99 ton, bawang merah 2.866,73 ton, daging ayam 4.553,12 ton, telur ayam 7.170,98 ton, dan daging sapi 358,45 ton.. Kondisi ini menjadi perhatian bersama karena ketersediaan pangan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap stabilitas harga dan pengendalian inflasi daerah. Karena itu, peningkatan produksi komoditas strategis perlu dilakukan secara lebih terarah dengan mengacu pada kebutuhan dan potensi produksi di masing-masing wilayah.
Di tengah tantangan tersebut, penerapan Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PMAAS) di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan hasil yang memberikan optimisme. Hasil ubinan yang dilaksanakan bersama Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar mencapai 12,5 ton per hektare, melampaui target 10 ton per hektare. Capaian tersebut juga menunjukkan peningkatan produksi sekitar 65 persen di tingkat petani dibandingkan pola budidaya sebelumnya. Hasil ini menjadi gambaran nyata bahwa penerapan teknologi, penggunaan input yang tepat, dan pendampingan budidaya secara terpadu mampu meningkatkan produktivitas usaha tani secara signifikan.
“Modernisasi pertanian tidak hanya berbicara tentang peningkatan produksi, tetapi juga bagaimana peningkatan produktivitas tersebut dapat memberikan dampak terhadap perekonomian daerah. Dengan asumsi peningkatan produktivitas rata-rata 5 ton per hektare dan penerapan dilakukan secara lebih luas, dampaknya diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat sekitar 0,4 persen,” ujar Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat.
Menurutnya, sinergi antara program Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah menjadi penting agar berbagai intervensi pembangunan pertanian dapat saling melengkapi, tidak berjalan sendiri-sendiri, dan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
Melalui pertemuan ini, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor yang berbasis data dan berorientasi pada hasil. Penguatan kakao, peningkatan produksi pangan strategis, pengendalian inflasi, serta perluasan penerapan PMAAS diharapkan dapat berjalan secara sinergis untuk membangun sektor pertanian yang semakin produktif, adaptif, dan berdaya saing.
Sinergi tersebut diharapkan tidak berhenti pada koordinasi, tetapi dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata di lapangan—menghadirkan teknologi yang tepat bagi petani, meningkatkan produktivitas, memperkuat kemandirian pangan, menjaga stabilitas harga, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat secara berkelanjutan.(NK)